Seruan Moral Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Kami, pendidik dan peneliti, selalu mengamati, mengawasi, dan hadir dalam setiap peristiwa perjalanan bangsa. Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan tata kehidupan antarwarga ditegakkan berdasarkan Konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila, demi martabat bangsa serta kesinambungannya ke masa depan. Kami percaya bahwa kedaulatan rakyat dan kebaikan bersama bangsa merupakan roh, semangat, dan sendi kehidupan bangsa ini.

Peristiwa disetujuinya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) pada tanggal 26 September 2014 adalah tragedi politik. Dini hari itu, sekelompok orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat mencabut hak pilih warga negara yang memilih mereka – hak pilih untuk secara hormat diperhitungkan sebagai suara yang menentukan jatuh-bangun daerahnya sendiri; hak pilih yang dimaksudkan membuat setiap warga Indonesia menjadi berdaya dalam kehidupan politik regional mereka; hak pilih yang membuat setiap warga punya kesempatan belajar berdemokrasi; hak untuk terus belajar memilih pemimpin bagi kebaikan bersama dan berhenti memilih yang buruk.

Tragedi Mei 1998 sudah cukup menyobek nurani dan membangkitkan kesadaran kita. Kemerdekaan serta keluhuran warisan para pendiri bangsa dan masa depan Indonesia tidak boleh lagi ditentukan oleh sistem pemerintahan otoriter, dengan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang penuh salah urus, koruptif, dan dijalankan oleh para pejabat serta wakil rakyat dengan kekuasaan yang tidak bertanggungjawab, menindas, dan dengan cara-cara kekerasan serta mengelabui. Pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD adalah kemunduran berpikir, sikap anti tatakelola yang transparan dan akuntabel, serta penolakan terhadap proses bangsa untuk belajar berdemokrasi. Produk hukum yang dihasilkan acapkali tidak berkualitas, bias kepentingan pribadi atau kelompok, dan tidak jarang bertentangan dengan Konstitusi. Semua itu bersanding dengan sekitar 3600 anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi (KPK, 2014).

Tanpa kritik dan koreksi, kekacauan politik ini dapat terus berlanjut. Konstelasi parlemen yang baru pun tidak memperlihatkan kehendak baik (good will) bagi upaya-upaya kebaikan bersama bangsa, mengabaikan akal sehat dan penuh manipulasi yang dilakukan oleh para politisi yang haus kuasa. Cara-cara menguasai parlemen melalui permainan interupsi tidak beretika, mengabaikan musyawarah, dan tindakan walk out telah mem-bawa kinerja parlemen dalam bahaya penguasaan oligarki politik. Perilaku itu telah menghancurkan kepercayaan publik kepada lembaga perwakilan.

Pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD serta DPRD (UU MD3) dan UU Pilkada kini melahirkan warisan baru: polarisasi kepentingan yang begitu telanjang, yang jauh dari kehendak baik untuk mengupayakan kebaikan bersama bangsa, serta tidak juga mendidik generasi muda. Perbaikan terus-menerus tata negara serta aspirasi untuk belajar berdemokrasi secara beradab sedang berada dalam bahaya. Inilah mengapa, penye-lenggaraan Bali Democracy Forum di Bali, Oktober 2014,ibaratolok-olok bagi Indonesia.

Tragedi lain yang cukup mencolok dalam situasi keruh ini adalah penyalahgunaan media sebagai alat pribadi atau kelompok. Penyalahgunaan itu melibatkan bukan hanya pengelabuan terhadap masyarakat, tetapi juga pelanggaran terhadap etika jurnalistik dan fungsi media sebagai sarana kontrol sosial (watch-dog). Dalam proses itu, bukannya tidak ada media yang membantu prasangka, meningkatkan ketegangan sektarian dan konflik horizontal. Dengan itu media kehilangan kepercayaan publik.

Dalam lintasan sejarah, sering terjadi yang baik dan yang buruk berhadapan sebagai pilihan moral yang jelas. Inilah momen sejarah bangsa Indonesia yang memanggil kami.

Kami menyatakan permohonan maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Sebagai pendidik dan guru, kami telah gagal mendidik dan menghasilkan putra-putri bangsa menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang menghidupi sikap keluhuran. Sebab, banyak di antaranya, melalui manipulasi dan “kudeta politik” pada hari-hari ini, telah memperlihatkan sikap picik, sempit, tanpa rasa malu, tanpa kehendak baik, dan kehilangan akal sehat yang merusak masa depan bangsa.

Demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab, dan demi koreksi atas proses politik yang semakin tidak mengarah ke kebaikan bersama, kami menyatakan sikap kepada Dewan Perwakilan RI dan para politisi yang, meskipun tidak berada dalam Dewan Perwakilan, telah membawa situasi genting ini:

1. Menolak dengan tegas dan keras segala bentuk manipulasi melalui penyalahgunaan cara-cara prosedural-formal perumusan hukum. Dengan mengatasnamakan rakyat, penyalahgunaan dilakukan untuk menancapkan kepentingan koalisi partai dan kelompok sempit. Pengelabuan kepada seluruh bangsa ini membawa masa depan bangsa dalam risiko besar dan tidak sesuai dengan amanat Konstitusi serta Pancasila.

2. Menolak sikap, perilaku dan proses yang sedang terjadi di Dewan Perwakilan RI yang merusak tatanan kenegaraan dengan sistem presidensial, melalui segala bentuk manipulasi untuk memindahkan kekuasaan sepenuh-penuhnya ke tangan parlemen (baca: koalisi sejumlah partai politik). Dengan itu bukan hanya pengelolaan tata negara berada di tangan oligarki politik, melainkan juga penguasaan sumberdaya bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga berada di tangan segelintir orang.

3. Menolak sikap dan perilaku sebagian anggota Dewan Perwakilan dan politisi di luar Dewan Perwakilan yang tidak mencerminkan rasa terima kasih kepada rakyat yang telah memberi kesempatan kepada mereka untuk membaktikan diri bagi bangsa melalui proses demokrasi.

Oleh karena itu, bersama ini kami mendesak agar para wakil rakyat:

1. Menghentikan segala bentuk manipulasi dan permainan hukum untuk kepentingan sempit kelompok yang telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melakukan pemulihan terhadap cacat perumusan produk legislasi dan pemulihan hak politik langsung seluruh warga negara:

UU Pilkada, yang dihasilkan melalui perumusan yang tidak memenuhi persyaratan deliberasi hukum yang bermoral dan beretika, mengabaikan pertimbangan sosiologis (proses seluruh bangsa belajar berdemokrasi) dan kesetiaan filosofis (cita-cita berbangsa dan bernegara);
UU MD3 yang secara telanjang dirancang dan dirumuskan secara manipulatif untuk tujuan oligarki politik di parlemen.

2. Mengoreksi cara-cara “bumi hangus” dan “kudeta parlemen” dengan taktik menguasai kepemimpinan MPR dan DPR demi kepentingan sempit kelompok. Semua tindakan, cara, dan taktik itu menunjukkan perilaku picik dan tidak berintegritas, serta jauh dari sikap kepatutan dan keluhuran yang menjadi syarat mutlak semua wakil rakyat dan pemimpin.

3. Mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai peran dan fungsi lembaga legislatif, menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, merumuskan anggaran yang mengabdi kebaikan bersama dan kesejahteraan rakyat, serta secara kompeten melakukan fungsi pengawasan untuk menjaga tatakelola pemerintahan yang transparan dan akutabel.

4. Menjunjung dan mengedepankan sikap serta perilaku kenegarawanan, kesediaan dan kesanggupan bekerjasama demi kebaikan bersama, baik secara internal dalam kinerja Dewan Perwakilan maupun secara eksternal dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Politik adalah panggilan agung memperjuangkan kebaikan bersama, yang hanya bisa dihidupi dengan integritas dan keluhuran pengabdian kepada Ibu Pertiwi, bukan dengan kepicikan, kesempitan, dan kenistaan manipulasi.

Kami, pendidik dan peneliti,menyerahkan jiwa dan kemampuan kami bagi upaya-upaya memperbaiki kehidupan bersama, mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan kebudayaan, dan peradaban yang manusiawi. Kepada setiap pendidik dan peneliti, dipercayakan tugas untuk menyumbangkan keahliannya melalui kerja pendidikan dan akademik dalam bidang sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang menjadi bagian integral proses kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah kondisi yang berbudaya dan beradab. Di sinilah kami berdiri. Kami lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada momen kehidupan Ibu Pertiwi yang memprihatinkan ini, dalam pilihan moral yang jelas, kami menuntut koreksi total atas terjadinya situasi yang buruk dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Jakarta, 9 Oktober 2014*

* Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan berikut: http://bit.ly/1rpSatr | Dukung seruan moral ilmuwan Indonesia dengan mengisi petisi melalui tautan ini http://chn.ge/1EO1i5D

Seruan Moral Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Related Posts

Leave a Reply Cancel reply