Hari terakhir Lokakarya Community-centered Connectivity Initiatives (CCCI) tentang Kebijakan, Layanan Lokal Berperspektif Gender, dan Kewirausahaan Sosial yang digelar Common Room ditutup dengan sesi diskusi mengenai “Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas untuk Pengembangan Konektivitas Bermakna” pada Kamis (7/8). Kordinator Peningkatan Kapasitas Regional Asia LocNet, Akhmat Safrudin menyampaikan materinya di hadapan 11 perwakilan dari 11 jaringan Sekolah Internet Komunitas (SIK) di 10 provinsi di Indonesia.
Program peningkatan kapasitas SIK terus berkembang sejak 2019 hingga 2025, dalam evaluasi periode 2019–2025, peningkatan kapasitas dibagi menjadi tiga fase besar. “Pada 2019–2021, fokus pada aspek teknis dasar seperti pelatihan jaringan, fiber optik, dan mikrotik. Di tahun 2022–2023 mulai masuk ke ranah literasi digital, sertifikasi teknis, manajemen keuangan, dan pemahaman kebijakan. Sementara rentang 2024–2025, mengembangkan kapasitas di sektor inovatif seperti model bisnis sosial, perubahan iklim, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan manajemen data,” tutur Akhmat.
“Dalam lima tahun terakhir, pendekatan peningkatan kapasitas telah berkembang dari pelatihan teknis menuju integrasi nilai sosial dan inovasi. Ini penting agar konektivitas tidak hanya sekadar akses, tapi juga memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat,” tambahnya.
Akhmat mengajak kesebelas peserta dalam sesi refleksi partisipatif dengan menanyakan tiga hal mendasar kepada peserta yaitu apa yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan, apa yang masih menjadi tantangan dan perlu diperbaiki dan apa prioritas peningkatan kapasitas saat ini.
Menurut Akhmat setidaknya terdapat 10 tema untuk peningkatan kapasitas SIK pada 2025–2026 yaitu teknologi dan infrastruktur jaringan, literasi digital dan keamanan siber, ekonomi digital dan kewirausahaan sosial, pelayanan sosial dan public, pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat, pengelolaan pengetahuan dan budaya lokal, pertanian, perikanan dan sektor produktif, perencanaan dan advokasi kebijakan, kesiapsiagaan bencana dan lingkungan, serta penggunaan data dan teknologi terapan.***
